KUPANG – Dalam rangka memperkuat sinergitas dan optimalisasi kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ma’mum, Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Kupang melaksanakan kunjungan silaturahmi ke sejumlah Satuan Kerja (Satker) Pemasyarakatan di wilayah Kota Kupang, Rabu (21/01/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini melibatkan jajaran pimpinan Kantor Imigrasi, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, serta staf terkait.
Rangkaian kunjungan diawali di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kupang. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh Kepala Lapas Perempuan Kupang, Dewi Andriani. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai kondisi terkini di masing-masing instansi serta berdiskusi mengenai peningkatan pelayanan publik.
“Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, namun bertujuan membangun jaringan solidaritas antar Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kami ingin memastikan bahwa sesama instansi di bawah naungan kementerian dapat saling bahu-membahu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kupang,” ujar Ma’mum di sela-sela kegiatannya.
Usai dari Lapas Perempuan, rombongan melanjutkan kunjungan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang. Disambut langsung oleh Kepala Rutan, diskusi berfokus pada pemahaman Tugas dan Fungsi (Tusi) masing-masing UPT serta pertukaran ide untuk mengembangkan inovasi pelayanan yang lebih maksimal.
Agenda silaturahmi ditutup dengan kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang. Kepala LPKA Kupang, Lukas Frans, menerima langsung rombongan Imigrasi. Selain melihat kondisi sarana dan prasarana di LPKA, pertemuan ini juga diisi dengan sharing informasi terkait tantangan dan tugas operasional di lapangan.
Dari rangkaian kegiatan ini, disepakati komitmen bersama antar Kepala Satuan Kerja untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih erat. Komunikasi yang intensif diharapkan dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan HAM, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). (Humas Kanim)
