KUPANG – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Ma’mum, bergerak cepat membangun sinergi strategis dengan para pemangku kepentingan di awal masa jabatannya. Pada Jumat (23/1/2026), Ma’mum beserta jajaran pejabat struktural melakukan kunjungan kerja maraton ke dua instansi kunci, yakni Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) dan Pemerintah Kota Kupang.
Rangkaian kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam penegakan hukum sekaligus optimalisasi pelayanan publik di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.
Perkuat Sinergi Intelijen dengan Kejaksaan
Kunjungan diawali pada pagi hari di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT. Rombongan Imigrasi disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo. Dalam pertemuan tersebut, Ma’mum memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru sekaligus memaparkan profil wilayah kerja Imigrasi Kupang, termasuk tantangan pengawasan di wilayah perbatasan dan Pos Lintas Batas (PLB) di Kabupaten Kupang.
“Sinergitas antaraparat penegak hukum sangat vital. Kami sepakat untuk meningkatkan intensitas komunikasi, baik formal maupun informal, guna meminimalisir kendala penegakan hukum di lapangan,” ujar Ma’mum.
Poin penting yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah penguatan kerja sama di bidang intelijen serta pembukaan saluran komunikasi langsung antar-pimpinan jika terjadi hambatan teknis di lapangan. Kajati NTT, Roch Adi Wibowo, menyambut positif inisiatif ini dan menyatakan dukungan penuh institusinya terhadap tugas dan fungsi keimigrasian.
Gandeng Pemkot Kupang Atasi TPPO dan Optimalisasi MPP
Melanjutkan agendanya, pada siang harinya Kepala Kanim Kupang menyambangi Balai Kota untuk menemui Walikota Kupang, Christian Widodo. Pertemuan ini menitikberatkan pada aspek pelayanan publik dan isu kemanusiaan.
Di hadapan Walikota, Ma’mum menyosialisasikan program layanan “Paspor Simpatik” dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-76 serta layanan “Eazy Passport”. Menanggapi hal tersebut, kedua belah pihak menyepakati rencana optimalisasi kehadiran gerai Imigrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang dengan penyesuaian jadwal secara periodik.
Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi atensi khusus dalam pertemuan ini. Walikota Kupang, Christian Widodo, menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan kewenangan dan anggaran bagi Satgas TPPO.
“Tidak hanya penindakan, kami juga mewacanakan kolaborasi pemberdayaan ekonomi. Mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau korban TPPO perlu dilatih agar memiliki kemandirian ekonomi, sehingga tidak kembali menjadi korban,” ungkap Walikota.
Selain itu, Pemkot Kupang siap mendorong para lurah untuk memfasilitasi sosialisasi Desa Binaan Imigrasi. Di sektor pariwisata, Imigrasi dan Pemkot sepakat menciptakan iklim yang kondusif guna meningkatkan durasi tinggal wisatawan mancanegara di Kupang sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo, yang diharapkan dapat mendongkrak ekonomi lokal.
Kunjungan maraton ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Imigrasi Kupang dalam menjalankan tugasnya di tahun 2026, baik dari sisi keamanan negara maupun pelayanan kepada masyarakat. (Humas Kanim)
